Perkuat Mesin Birokrasi, Bupati Hari Wuryanto Lantik 105 Pejabat
Dalam pesan yang disampaikan Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, SH., M.Ak menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam organisasi bagi para pejabat yang baru dilantik. Menurutnya, kedua hal itu menjadi kunci agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan optimal.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak enam orang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), 48 Pejabat Administrator, dan 51 Pejabat Pengawas.
Enam pejabat JPTP yang dilantik yakni Indra Setyawan, M.Si., S.E. sebagai Kepala BKPSDM; Heru Kuncoro, S.Sos., M.Si. sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; Paryoto, S.P. sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup; Muhamad Zahrowi, AP., M.H. sebagai Asisten Administrasi Umum; Yohanes Cahyono, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; serta Kus Hendrawan, S.H., M.Si., M.M. sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro.
Sementara itu, 48 Pejabat Administrator ditempatkan pada sejumlah posisi strategis, di antaranya camat, sekretaris dinas dan badan, kepala bagian, Direktur RSUD Caruban, serta kepala bidang.
Adapun 51 Pejabat Pengawas mengisi jabatan kepala subbagian, kepala seksi, lurah Bangunsari dan Mlilir, serta sekretaris kelurahan.
Dalam arahannya, Bupati juga mengingatkan pentingnya menerapkan filosofi kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara, yakni Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.
Menurutnya, pemimpin harus mampu menjadi teladan, membangun semangat kebersamaan, sekaligus memberikan dukungan kepada seluruh jajaran agar dapat mengembangkan kemampuan dan menjalankan tugas secara maksimal.
Bupati berharap pejabat yang baru dilantik tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi mampu menghadirkan terobosan dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Seleksi Terbuka JPTP Dibuka NovemberTerpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun menyampaikan bahwa pemerintah daerah segera membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong, termasuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta jabatan asisten.
Proses seleksi tersebut direncanakan mulai berlangsung pada minggu ketiga November 2026.
Khusus jabatan Kepala Dukcapil, proses seleksi akan menerapkan persyaratan kompetensi khusus. Tahapan asesmen nantinya melibatkan panitia seleksi tingkat kabupaten bersama Kementerian Dalam Negeri, mengingat pengisian jabatan tersebut memiliki mekanisme tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui pelantikan ini, Pemkab Madiun diharapkan semakin memperkuat soliditas birokrasi, sehingga program pembangunan berjalan lebih efektif dan manfaat pelayanan publik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia juga meminta para pejabat tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi turut mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(*)
