Puluhan massa gabungan dari ormas OI bersetubuh,Grin Jaya serta elemen aktivis demo do Gedung DPRD Magetan
KLIKAENEWS.COM,Magetan - Gelombang kekecewaan masyarakat kembali melaut. Puluhan massa gabungan dari Ormas GRIB JAYA, Ormas Orang Indonesia Bersatu (OI), serta elemen aktivis lainnya turun ke jalan, Kamis (16/4/2026). Aksi damai ini digelar di depan Gedung DPRD Kabupaten Magetan sebagai bentuk dukungan penuh terhadap upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan dalam mengusut tuntas dugaan korupsi dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) periode 2019–2023.
Kasus yang kini bergulir di meja penyidik ini dinilai telah menggerogoti keuangan negara dan menyerap anggaran APBD yang seharusnya dinikmati langsung oleh rakyat.
Rp60-70 Miliar Per Tahun, Dugaan Fee 15% Mengemuka
Investigasi yang dilakukan Kejari Magetan terhadap anggaran Pokir Tahun Anggaran 2019–2024 terus berlanjut. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 100 saksi sudah dipanggil dan diperiksa untuk mengurai benang kusut kasus ini.
Sorotan utama tertuju pada temuan dugaan adanya pungutan atau fee ijon mencapai 15% dari dana hibah yang disalurkan. Angka ini menjadi sangat krusial mengingat nilai anggaran Pokir yang dikelola mencapai Rp60 hingga Rp70 miliar setiap tahunnya, melibatkan mantan anggota legislatif hingga kelompok masyarakat penerima manfaat.
Syifaul Anam: Uang Rakyat Tidak Boleh Dimainkan
Dalam orasinya, Ketua Ormas OI Bersatu, Syifaul Anam, menegaskan bahwa publik merasa terusik dengan pemberitaan negatif yang beredar. Baginya, kasus ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pencurian hak hidup masyarakat.
"Kami mengecam keras penyalahgunaan wewenang yang jelas-jelas merugikan rakyat dan hanya menguntungkan kelompok tertentu," tegas Anam di tengah massa.
Ia menekankan, aksi ini dilakukan secara tertib dan damai. Tujuannya sederhana: menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang negara.
Lebih dalam, Anam menyoroti hubungan simbiosis antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, realisasi anggaran Pokir tidak mungkin berjalan tanpa peran aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Jangan salahkan legislatif saja. Dugaan penyalahgunaan ini adalah tanggung jawab moral bersama, baik pembuat kebijakan maupun yang menjalankan serta mengawasi," tegasnya.
Mewakili koalisi aktivis, Anam juga menyuarakan ketidaksabaran publik. Meski sudah banyak saksi diperiksa dan ada titik terang, proses hukum dinilai berjalan terlalu lambat.
"Kami minta Kejaksaan bekerja cepat dan tidak bertele-tele. Kasus ini harus segera diadili agar efek jera tercipta," tuntasnya.
Putut Pujiono: Dukung Penuh, tapi Jangan Generalisir
Merespons unjuk rasa tersebut, Wakil Ketua II DPRD Magetan, Putut Pujiono, memberikan respons yang terbuka. Ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah hukum yang diambil Kejari.
"Kami sepakat, korupsi adalah bahaya laten yang harus diberantas. Anggaran Pokir harus digunakan tepat sasaran, tidak tebang pilih, dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya yang 'dekat dengan penguasa'," ujar Putut.
Ia juga mengapresiasi aksi massa sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat demi kemajuan daerah.
Namun, di sisi lain, Putut juga menyuarakan kegelisahan internal. Ia memohon agar publik tidak melakukan generalisasi atau menyamaratakan kesalahan kepada seluruh anggota dewan.
"Kami resah karena isu ini seolah mencoreng nama baik seluruh institusi. Padahal, yang tersangkut hanyalah oknum, dan kami justru mendukung penuh proses hukum agar yang bersalah dihukum, dan yang tidak bersalah bebas dari tuduhan," pungkasnya.( Gus tik)
