.

KLIK AENEWS.COM -Istilah Desa,Dusun atau Kecamatan mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat.Namun tahukah jika istilah dusun,desa dusun kecamatan itu mempunyai sebutan yang berbeda di pelosok Indonesia .Seperti yang di lansir dari johorejo.desa.id akan mengulas elemen struktur kewilayahan yang ada di Indonesia, (dibatasi) untuk Dusun, Desa dan Kecamatan. Yang akan diulas (dibatasi) pada pengertian lain atau nama lain dari Dusun, Desa dan Kecamatan. Mengapa ini menarik? Karena sejak era reformasi, kearifan lokal dan adat istiadat, serta norma yang hidup di tengah masyarakat mendapat ruang ekspresi yang cukup. Yang paling fenomenal Propinsi Irian Jaya dirubah menjadi Papua karena masyarakat di sana lebih "welcome" dengan nama Papua daripada Irian Jaya. Begitu juga Ibukota Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang bernama Ujung Pandang, oleh masyarakat disana diminta dirubah Menjadi Makasar (sesuai dengan nama awal). Kembali ke topik bahasan, Kita akrab dengan istilah Dusun....

KLIKAENEWS.COM |PULANG PISAU-Kejaksaan Negeri Pulang Pisau kembali menggelar Pemusnahan Barang Bukti (BB) perkara Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau Inkracht.  Pemusnahan Barang Bukti  dipimpin langsung Kajari Pulang Pisau, Dr.Priyambudi,S.H.,M.H dilaksanakan di Halaman Kantor Kejaksaaan Negeri Pulang Pisau.(Rabu 06/09/2023.)  Turut hadir dalam kegiatan Pemusnahan tersebut Bupati Pulang Pisau diwakili oleh Plt. Asisten 1 Setda Kabupaten Pulang Pisau Uhing,S.E, Wakil Ketua DPRD Pulang Pisau H. Ahmad Fadli Rahman, Kapolres Pulang Pisau diwakili Wakapolres Pulang Pisau Kompol Edia Sutaata, S.H., M.H, Dandim 1011/KLK diwakili Kapten Amir Djaha, Ketua Pengadilan Negeri diwakili Herjaniriasto,S.H, Ketua Pengadilan Agama diwakili oleh Panitera Muda Permohan Hj.Nurbaiti, Kepala KSOP Kelas IV Pulang Pisau M Arief Prasetyo, S.E.,M.A, Perwakilan SOPD Kabupaten Pulang Pisau, Badan Narkotika Kabupaten Pulang diwakili Fuat Zamroni,S.H, Media Kabupaten Pulang Pisau, ...

KLIK AENEWS.COM |Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol (Purn.) Tito Karnavian berjanji akan mengevaluasi tiap tiga bulan sekali semua penjabat (Pj) kepala daerah. Evaluasi itu, kata dia untuk memantau perkembangan mereka dalam mengelola anggaran. Terkait hal tersebut Komite I DPD RI meminta  Pemerintah untuk memastikan proses penunjukan Penjabat Kepala Daerah dilakukan dengan demokratis, transparan, akuntable, Ketua Komite I, Fachrul Razi turut mengingatkan Mendagri untuk memperhatikan dengan sungguh – sungguh dinamika social politik di daerah dan mempertimbangkan masukan DPD RI sesuai dengan peraturan perundang – undangan.  Hal ini dipertegas Ketua Komite I DPD RI dalam Rapat kerja tersebut dilaksanakan di Ruang Sriwijaya gedung B Kompleks DPD RI Senayan, Jakarta, Senin (4/9).  “Pastikan setiap penjabat kepala daerah mengerti apa yang menjadi instrumen kinerja dan menjadi pegangan bagi yang bersangkutan sesuai dengan kearifan lokal serta dinamika social,...

KLIK AENEWS.COM | Jakarta- Salah satu kegiatan Komite I DPD RI pada masa sidang I Tahun Sidang 2023-2024 adalah rapat kerja dengan Menteri dalam negeri. Rapat kerja membahas beberapa hal yang dipandang penting oleh Komite I. Pada rapat tersebut dibahas pelaksanaan urusan pemerintahan pasca keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, penataan daerah otonom baru, penjabat kepala daerah, dan Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya. Rapat kerja tersebut dilaksanakan di Ruang Sriwijaya gedung B Kompleks DPD RI Senayan, Jakarta, Senin (4/9). Rapat Kerja diikuti anggota Komite I DPD RI, dipimpin ketua Komite I Senator Fachrul Razi. Dalam rapat itu, Ketua Komite I mempertanyakan pelaksanaan otonomi daerah. Fachrul Razi mengatakan bahwa Mendagri dan DPD RI Sepakat Untuk Merevisi UU Pemda untuk memperkuat Otonomi Daerah dan Pintu Pemekaran Daerah Otonomi Baru. ”Komite I berkepentingan otonomi daerah dilaksanakan dengan kewenangan yang besar bagi daerah. Kami akan terus memperjuangka...