.

KLIK AENEWS.COM ,Jakarta- Setelah mendatangi dan audensi PPDI Jawa Timur bersama Forum Perangkat Desa Angkatan UU No5 Tahun 1979 dengan Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian.Ada kabar seputar revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2019,   Kamis (24/10/2024). Kabar ini disampaikan oleh Kasmani, Ketua PPDI Ponorogo Koordinator sekaligus juru bicara dari rombongan yang beranggotakan perangkat desa angkatan 5/79 dari berbagai kota di Jawa Timur, seperti dilansir dari halaman Pewartondeso.com “ Dalam dialog dengan Kasubdit Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa kemarin, sempat disinggung beberapa draft pasal yang masuk dalam revisi PP tersebut,” ujar Kasmani. Menurut Kasmani draft tersebut diantaranya penghasilan tetap perangkat desa sesuai dengan masa kerja, tunjangan purna tugas perangkat desa dan BPD, regulasi tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. “ Disampaikan dalam audensi tersebut, kurang lebih ada 8 pasal yang sudah masuk dal...

Ratusan anggota PPDI Jawa Timur Datangin Kemendagri Tuntut Aspirasi masa Jabatan Untuk Perades 5/79 ( 24/10) KLIK AENEWS.COM , Jakarta- Ratusan Perangkat Desa yang tergabung dalam PPDI ( Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Provinsi Jawa Timur , mendatangi Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri di Pasar Minggu Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2024). Seperti dilansir dari halaman web Pewartosndeso.com. Kedatangan Ratusan Perangkat Desa yang datang dari beberapa kabupaten di Jawa Timur ini selain  untuk memberi ucapan selamat atas pelantikan Jendr. Polisi (Purn) Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, sebagai Menteri Dalam Negeri, juga menyuarakan aspirasi terkait masa jabatan. Polemik masa jabatan perangkat desa yang diangkat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini sendiri sudah berlangsung untuk beberapa waktu. Hal ini seiring dengan terbitnya UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang membatasi masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 60 tahun. Sementara itu beberapa K...

KLIK AENEWS.COM, Jakarta - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus berupaya memberikan penguatan berupa akurasi data kependudukan pada Penerapan Beta Release Portal Administrasi Pemerintahan (PAP) dengan nama produk INAgov dalam Pelayanan Publik. Untuk itulah, Ditjen Dukcapil bakal menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dijadwalkan berlangsung pada 4-6 November 2024 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengusung tema “Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional,” Rakornas ke-2 di tahun 2024 ini menjadi langkah sangat mendasar untuk mengakselerasi pelayanan publik berbasis digital, sehingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dijadwalkan berkenan membuka Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Senin, 4 November 2024. Sebelumnya, Ditjen Dukcapil telah berandil besar pada kegiatan Rilis Terbatas tahap pertama aplikasi digital pemerintah, yakni INApas, INAku, dan INA...

Kampanye Akbar Pasangan DADI di lapangan Gulun Kota Madiun Berlangsung meriah KLIK AENEWS.COM , Kota Madiun,  - Pasangan Inda Aldi ( DADI ) mengemas agenda Kampanye Akbar dengan Jalan Santai, yang diikuti ribuan peserta, bertempat di Lapangan Gulun Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun, Minggu ( 20/10/24). Start dimulai pukul 06.30 wib, pemberangkatan peserta dilakukan langsung oleh Inda Raya di dampingi Aldi, peserta jalan sehat bergerak bersama melalui rute yang telah ditentukan. Hadir dalam kesempatan itu, Tri Rismaharini (Tri Risma), yang merupakan tokoh politik nasional dan mantan Wali Kota Surabaya, Calon Gubernur Jawa Timur ikut memberikan dukungan penuh kepada paslon Dadi Juara.  Dalam acara ini, Risma berbicara tentang pentingnya program-program yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pedagang kaki lima (PKL) di Madiun. Tri Rismaharini Cagub Jawa Timur hadir di kampanye Akbar Pasangan DADI Minggu (20/10) Dalam pidatony...