.

KOPI,Jakarta - Paska dicopot dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly, publik terus menanti apa reaksi atau penjelasan dari Irjen Pol. Ronny F. Sompie terkait permasalahan Harun Masiku, politisi PDI Perjuangan yang kini menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menkumham pun sudah membuat pernyataan tegas kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, (30/1/2020) bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya jika ternyata Ronny Sompie tidak salah. "Kalau enggak salah, saya yang mundur dari menteri. Karena saya yakin salah," kata Yasonna. Menanggapi semua berita tentang dirinya yang beredar di berbagai media, Ronny Sompie akhirnya mau membuka suara. "Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa Bapak Menkumham RI tidak pernah memerintahkan kepada Dirjen Imigrasi untuk merekayasa data dan informasi tentang perlintasan HM masuk Indonesia pada tanggal 7/ 1/ 2020 melalui Terminal 2 F Bandara Soeta," ungk...

Tak Ada Biaya, Pemain Voli Andalan Sekolah Itu Terancam Amputasi Kemiskinan tidak hanya menyamarkan masa depan generasi penerus bangsa. Tapi juga mengancam kehidupan. Hal perih ini pula yang kini dirasakan Riska siswi SMAN Kamparkiri. Ketiadaan biaya berobat membuat siswi berbakat di bidang olahraga ini hanya bisa terbaring lemah. Laporan Hendrawan Kariman (Kamparkiri) SELAIN  berparas cantik, seperti yang viral disebut netizen media sosial, Riska Ramadila (17) juga terkenal di antara teman-temannya sebagai pemain bolavoli andalan sekolah. Riska yang kini duduk di kelas 3 SMA, hampir tidak pernah absen dalam olahraga ini. Bahkan, diduga, dimulai dari olahraga ini pula kakinya sampai terkena tumor ganas. Tumor itu membuat dirinya hanya bisa terbaring lemah di rumah kayu sangat sederhana di RT 03, RW 03 Kayu Mas, Kelurahan Lipatkain, Kecamatan Kamparkiri. Rumahnya yang tergolong berada di tengah kelurahan, berjarak hanya sekitar 2 menit dari kantor lurah, tapi nasi...

AENews9.com,Magetan - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berkunjung ke Magetan. Kedatangan Mendagri disambut Bupati Magetan beserta jajaran Forkopimda, Jumat (31/1/2020) Pada Kunjangnya Mendagri Muhammad Tito Karnavian didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk meninjau Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di  Mal Pelayanan Publik dan menyerahkan bantuan mobil pemadam kebakaran Pada kesempatan tersebut Mendagri mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan atas respon cepat serta inesiatif menggunakan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sebagai inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan  di Magetan “ Saya memberi apresiasi kepada Bapak Bupati Magetan, karena responya cepat sekali menggunakan Anjungan Dukcapil Mandiri ini. Diantara 513 Kabupaten/Kota di Indonesia” Kata Mendagri Muhammad TitoKarnavian Selain cepatnya respon Bupati Magetan pengadaan ADM , lanjut Mendagri, ini merupakan strategi bagus Bupati Mage...

Mengenal Rohana Kudus, Wartawan Perempuan Pertama yang Jadi Pahlawan Nasional Demi mewadahi pemikiran perempuan dan memperjuangkan nasib kaumnya, ia mendirikan Soenting Melajoe. Oleh: Nur Janti ROHANA Kudus, wartawan perempuan pertama Indonesia, ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (8/11/ 2019). Keputusan ini didapat dari hasil pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (6/11/2019). Rapat tersebut membahas tentang usulan calon Pahlawan Nasional 2019 yang terdapat dalam Surat Menteri Sosial Rl nomor: 23/MS/A/09/2019 tanggal 9 September 2019. Penetapan ini menjadi kabar baik untuk Pemerintah Sumatera Barat yang sudah mengusulkan nama Rohana Kudus sebagai pahlawan nasional sejak 2018. Rohana Kudus atau Sitti Rohana merupakan perempuan pejuang asal Sumatera Barat. Ia lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam, pada 20 Desember 1884. Ayahnya, Moehammad Rasjad Maharadja Sutan seorang H...

AENews9.com,Ponorogo, - Kasus dugaan penipuan yang dilakukan pengembang perumahan Dream Land akhirnya berbuntut panjang. Usai dilaporkan oleh puluhan korban, kali ini giliran asosiasi Developer Property Syariah Indonesia (DPSI) yang merasa dirugikan. Pihak DPSI keberatan dengan adanya pemberitaan pada salah satu media online nasional yang mencatut nama Property Syariah pada kasus penipuan perumahan Dream Land yang berada di Desa Plalangan, Jenangan, Ponorogo tersebut. "Kami mewakili Developer Property Syariah Indonesia merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan di media online nasional yang menyebut Property Syariah pada tulisannya," ujar Nashir Al Mahdi, Wakil Ketua bidang hukum DPSI, Kamis (30/1). Pihaknya secara khusus datang ke Ponorogo karena adanya kasus Dream Land yang saat ini sedang ditangani oleh jajaran Polres Ponorogo, sekaligus meluruskan perihal Property Syariah yang sebenarnya. "Namanya properti syariah itu sesuai aturan agama Islam. Jad...

AENews9.com, Jakarta- Pimpinan Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, MIP mengatakan bahwa BUMdes sebagai solusi penguatan ekonomi desa. Semangat awal lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa ialah memberi kewenangan kepada desa untuk berinovasi membangun desa sesuai kultur dan potensi desa itu sendiri. Demikian disampaikan kepada media pasca rapat kerja DPD RI dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan, di Ruang Komite I Komplek Parlemen Senayan, Selasa (28/1/2020). “Kita semua menyadari Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya dan letak geografisnya yang bermacam-macam. Sehingga tidak mungkin rasanya jika kebijakan pembangunan desa dibuat sama rata oleh pemerintah pusat untuk dijalankan serentak oleh desa-desa di seluruh Indonesia,” demikian tegasnya. Senator Fachrul Razi mengatakan sejak  UU No. 6 tahun 2014 ini digulirkan, desa-desa di seluruh pelosok Indonesia telah berimprovisasi melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa...

AENews9.com,JAKARTA --- Komite I DPD RI mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka perbaikan hal-hal yang terkait masalah desa dalam Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan, Selasa (28/1/2020). Wakil Ketua I Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, MIP dalam rapat tersebut mengatakan bahwa pemerintahan Pusat gagal menjalankan UU Desa No 6 tahun 2014. “Pemerintah Pusat melanggar UU Desa, karena menempatkan dana desa secara top down, bukan buttom up. Sesuai dengan semangat UU Desa, bersifat desentralisasi penuh bukan sentralisasi baru,” tegas Fachrul Razi, senator asal Aceh. Dalam evaluasinya, Fachrul Razi mengatakan bahwa dana desa yang dikucurkan sejak 2014 telah menyerap dana negara sebesar 329,8 triliun, namun hanya menurunkan 1,32 % kemiskinan dan 1,48 % pengangguran. “Kegagalan ini terjadi karena dana desa di perebutkan tiga kementerian dengan semangat sentralisasi kebijakan, bukan desentralisasi penuh...