.

AENews9.com Madiun- Pengaduan masyarakat menjadi instrumen penting dalam penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang tersebut mengamanatkan seluruh Unit Kerja di Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan layanan pengaduan sebagai salah satu instrumen penguatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Madiun yang baru membuka Mall Pelayanan Publik ( MPP) untuk memanjakan para pemohon agar dalam pengurusan izin bisa semakin cepat dan efisien.Selain itu juga telah disiapkan perangkat pengaduan masyarakat berkaitan dengan proses pelayanan terpadu satu pintu tersebut. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik .                Aris Budi, Kabid Pengaduan MPP Kabupaten Madiun Kepala DPMPTS kabupaten Madiun mel...

AENews9.com Jakarta - Adalah fenomena yang terjadi pada pilkada serentak 2020 saat ini. Banyak fenomena-fenomena menarik lainnya yang terjadi pada pilkada 2020 ini, antara lain netralitas ASN semakin mengkhawatirkan, fenomena kotak kosong semakin meningkat yg sejalan dgn meningkatnya calon tunggal, melanggengkan dinasti politik, dan politik uang semakin sulit di kontrol. Hal ini terungkap dalam konsinyering penyiaran pilkada serentak 2020 dalam rangka mencari pemimpin pilihan rakyat (8/10). Acara yg diselenggarakan TVRI ini mengundang sejumlah Narasumber salah satunya Fachrul Razi selaku Ketua Komite 1 DPD RI. Razi menjelaskan bahwa sudah banyak pihak yang meminta penundaan pilkada akan tetapi pilkada tetap jalan mulai dari Komite 1 DPD RI, Mantan Wapres Jusuf Kala, Ormas Islam NU dan Muhammadyah, hingga tokoh politik dan akademisi, bahkan komnas HAM. Update informasi saat ini rata-rata harian peningkatan penularan covid-19 mencapai 4000-an dan sepertinya belum adanya indikasi akan me...

AENews9.com Magetan - Komandan Dandim 0804/Magetan Letkol Inf Ismulyono Tri Widodo, S.I.P. bersama Bupati Magetan Suprawoto dan jajaran Forkopimda Magetan dampingi  kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Magetan dalam rangka ziarah ke makam Pahlawan Nasional Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo di kompleks makam Sasono Mulyo, Dusun Sawahan Kepolorejo Magetan, ziarah ini merupakan rangkaian acara memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke 75 Tahun 2020, Jum'at (9/10/2020).  Sebagaimana  diketahui R.M.T.A Soerjo atau lebih dikenal dengan Gubernur Suryo, merupakan pahlawan nasional yang dilahirkan di Magetan dan Gubernur Jawa Timur pertama yang menjabat pada tahun 1945 sampai dengan 1948 serta pernah pula menjabat sebagai Bupati Magetan 1938-1943.   Dandim 0804/Magetan Letkol Inf Ismulyono Tri Widodo, S.I.P usai kegiatan menuturkan,  Gubenur Suryo dulu adalah pejuang yang menggerakkan perjuangan rakyat di zaman kemerdekaan. Bahkan saat pertem...

Rombongan Komisi B DPRD Kabupaten Madiun sidak PT Perkebunan Kopi Kandangan Kare AENews9.com   Madiun– Sidak Komisi B DPRD Kabupaten Madiun ke PT Perkebunan Kopi Kandangan Madiun tidak mendapat respon positip oleh pimpinan Perkebunan, pasalnya para pimpinan kandangan tidak menyambut kedatangan komisi B yang diketuai Wahyu Hidayat S SOS tersebut. Entah apa alasanya pimpinan perkebunan kopi ini memilih tidak menemui kunjungan komisi B. Salah satu karyawan Kandangan yang berhasil dikonfirmasi wartawan menjelaskan bahwa pimpinan kandangan menghadiri acara persepsi pernikahan. Sidak komisi B di perkebunan kopi ini merupakan tindak lanjut dari laporan tokoh masyarakat Desa Kare tentang pembabatan liar di perkebunan kopi Kandangan. Ketua komisi B Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa komisi B datang ke perkebunan kopi ini dalam rangka mengecek kebenaran pembabatan lahan secara liar diKandangan. Dan setelah komisi B melihat fakta dilapangan maka saya meminta kepada pihak yang bekerja atau yan...

AENews9.com Madiun :  – 9 orang perwakilan masyarakat desa Kare datangi kantor DPRD Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur,untuk nagih janji terkait lahan PT Perkebunan Kopi Kandangan yang 20 persen untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kare. Hal tersebut dipicu adanya pembabatan liar yang berlokasi di atas vila Kandangan yang diduga didanai oleh pihak investor. Seperti yang disampaikan salah satu perwakilan masyarakat Kare Damis kepada wartawan Warta Hukum kita ini tidak ada maksud untuk memusuhi PT Perkebunan Kopi Kandangan,masyarakat hanya minta pembabatan liar yang melibatkan investor dihentikan sebelum deal 20 persen lahan kandangan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kare jelas Damis. Selanjutnya supaya tidak ada gejolak dibawah kami memilih jalur birokrasi dengan mendatangi wakil rakyat yang notabenya sebuah wadah sebagai penampung aspirasi masyarakat,alhamdulillah team 9 diterima dan insya alloh besok tanggal 8 oktober DPRD Kabupaten Madiun yang diwakili Komisi B akan sidak di ...

AENews9.com Jakarta - Saat ini banyak sekali beredar video di media sosial yang berisi informasi yang bias makna, bahkan salah makna dan menyesatkan, sehingga menimbulkan kebingungan, kesalah-pahaman dan kegaduhan di masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah canggihnya teknologi digital dan kemahiran warga dalam melakukan editing atau penyuntingan informasi yang didapatkan. Potongan demi potongan content video yang dirasa cocok untuk menggiring opini publik disambung-sambungkan satu dengan lainnya. Proses editing yang menyambungkan satu informasi atau video dengan video lainnya yang saling terkait secara substansial masih dapat dimaklumi, agar tujuan informasi yang ingin disampaikan dapat dipahami publik. Namun amat banyak kita temukan saat ini video yang menyambungkan informasi satu dengan lainnya yang tidak relevan, tidak terkait sama sekali. Potongan video yang satu dicomot sebagian disambungkan dengan video lainnya dan diberikan narasi yang menggiring pendapat publik, seakan-akan p...

                                        Fachrul Razi, Ketua Komite I DPD RI AENews9.com , Jakarta- Penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta percepatan Reforma Agraria merupakan program prioritas Pemerintahan sekarang ini. Akan tetapi penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta Reforma Agraria khususnya di Daerah tidak berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Lebih dari 20% dari kawasan hutan dipengaruhi sebagian besar karena sengketa izin untuk pertambangan, hutan tanaman industri atau perkebunan kelapa sawit. Banyak faktor yang saling terkait berkontribusi dalam konflik ini, seperti ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh yurisdiksi bertentangan atau tumpang tindih; lemahnya penegakan hukum; perizinan yang tidak terkoordinasi (dan sering ilegal) dan prosedur perizinan; korupsi yang merajalela; dan meningkatnya permintaan global untuk lahan, makanan, energi terbarukan...