Langsung ke konten utama

Postingan

Terkait Rempang-Galang, Fachrul Razi Desak Presiden Jokowi Lindungi Rakyat dan Tanahnya

KLIKAENEWS.COM |Jakarta - Senator Fachrul Razi yang juga Ketua Komite I DPD RI mendesak Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan konflik pertanahan di Rempang-Galang, Provinsi Kepulauan Riau. “Presiden Jokowi Harus selesaikan konfik di Rempang yang berpihak pada rakyat,” tegas Fachrul Razi yang dikenal luas sebagai Senator Garis Keras asal Aceh kepada media ini, Sabtu, 16 September 2023. Fachrul Razi mengingatkan bahwa Presiden harus melindungi rakyatnya dan sumber daya alam yang ada di Rempang. “Negara harus hadir melindungi rakyat di Rempang. Presiden jangan lupa kalimat: ‘Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia’. Artinya Presiden harus melindungi rakyat dan tanah ulayat di Rempang, dan juga melindungi kekayaan alam yang ada di Rempang untuk rakyat yang ada di Rempang,” tambahnya. Fachrul Razi menekankan selama ini DPD RI telah bersuara dalam memperjuangkan tanah ulayat, agar benar-benar dilindungi oleh negara, agar tidak dikuasai oleh swasta. “DPD RI...

Jampidum Apresiasi Kajati Kalteng Beserta Jajaran Atas Keberhasilan Menjadi Fasilitator Keadilan Restoratif Justice.

KLIKAENEWSCOM | PAlANGKARAYA-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) melalui Plt. Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Sugeng Hariyadi, SH., menyetujui 3 (tiga) Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Tindak Pidana dari Kejaksaan Negeri Kapuas 1 (satu) perkara atas nama tersangka AH yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP. Kamis (14/9/2023). Dari Kejaksaan Negeri Barito Timur 2 (dua) perkara atas nama tersangka HR disangka melanggar pasal 362 Jo 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan atas nama tersangka Y yang disangka melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHO. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut diberikan kepada tersangka dengan pertimbangan antara lain :  1. Tersangka Baru Pertama Kali Melakukan Tindak Pidana. 2. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun. 3. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Ekspose secara virtual  dihadiri Plt...

Jalin Kerjasama Kemitraan, PPWI bersama SKKP Bersilahturahmi ke Kementrian Pertahanan

KLIKAENEWS.COM |Jakarta – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP) melakukan kunjungan silahturahmi ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kamis, 14 September 2023. Team PPWI dan SKKP diterima langsung oleh Koordinator Staf Ahli Menteri Pertahanan, Mayjen TNI (Purn) Glenny Kairupan, di Gedung Kantor Kemhan RI Lt. 9, Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dari PPWI Nasional, selain Ketua Umum Wilson Lalengke, juga hadir Winarsih dan Sem Gombo. SKKP diwakili oleh Direktur Utamanya, Brigjenpol (Purn) Drs. Hilman Thaib Mandagi, Denny Kumentas, dan sejumlah pengurus SKKP lainnya. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menjalin dan menjajaki bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara para pewarta warga PPWI dan pengusaha SKKP dengan pihak Kementerian Pertahanan. Hal ini dipandang penting mengingat kekuatan pertahanan sebuah negara amat ditentukan oleh sinergi yang baik dan kuat antar berbagai komponen masyarakat ...

Kajati Kalteng Resmikan Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa Kejari Pulang Pisau.

KLIK AENEWS.COM |PULANG PISAU- Kepala Kejaksaan tinggi Kalimantan  Tengah (Kajati Kalteng)  Pathor Rahman, SH., MH.,didampingi  Asisten Tindak Pidana Umum, melakukan Kunjungan Kerja ( Kunker)  ke wilayah Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dalam rangka meresmikan Balai Rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (Nazpa) Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang berada di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau, Rabu (13 /09/ 2023) Dalam sambutannya, Kajati Kalteng Pathor Rahman, SH., MH menyampaikan Bahwa Penegakan hukum tindak pidana narkotika saat ini menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban, dan sebagai konsekuensi logis maka negara harus bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas balai rehabilitasi. Jaksa Agung RI menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis.  "Rehabilitasi dima...

Dandim 0501/JP Secara Simbolis Menyerahkan Bantuan Keramik Untuk Rumah Ibadah

KLIK AENEWS.COM |Cempaka Putih – Komandan Kodim 0501/JP Letkol Inf Bangun I.E. Siregar, S.H., MIPOL. Menyalurkan bantuan keramik untuk Masjid Al-Azhar, Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang diterima Ketua DKM Ust. Syukur, Senin (11/9/2023) siang. Sebanyak 100 dus keramik ini merupakan bantuan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan, yang juga mengikuti kegiatan penyerahan tersebut secara virtual. Turut hadir di lokasi kegiatan, Danramil 06/CP Mayor Inf Widiarto, Kapolsek Cempaka Putih Kompol Dimas Aditia, Camat Cempaka Putih Fauzi, Lurah Cempaka Putih Barat Arif Biki, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Pengurus Yayasan Al-Azhar. Letkol Inf Bangun I.E. Siregar, S.H., MIPOL menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Pangdam Jaya untuk menambah kenyamanan warga masyarakat yang hendak beribadah.  "Kami melaksanakan penyerahan bantuan keramik dari Bapak Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan untuk menambah kenyamanan masyarakat yang hendak beribadah," ujar Dan...

Mengenal Istilah Lain Dusun, Desa Dan Kecamatan

KLIK AENEWS.COM -Istilah Desa,Dusun atau Kecamatan mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat.Namun tahukah jika istilah dusun,desa dusun kecamatan itu mempunyai sebutan yang berbeda di pelosok Indonesia .Seperti yang di lansir dari johorejo.desa.id akan mengulas elemen struktur kewilayahan yang ada di Indonesia, (dibatasi) untuk Dusun, Desa dan Kecamatan. Yang akan diulas (dibatasi) pada pengertian lain atau nama lain dari Dusun, Desa dan Kecamatan. Mengapa ini menarik? Karena sejak era reformasi, kearifan lokal dan adat istiadat, serta norma yang hidup di tengah masyarakat mendapat ruang ekspresi yang cukup. Yang paling fenomenal Propinsi Irian Jaya dirubah menjadi Papua karena masyarakat di sana lebih "welcome" dengan nama Papua daripada Irian Jaya. Begitu juga Ibukota Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang bernama Ujung Pandang, oleh masyarakat disana diminta dirubah Menjadi Makasar (sesuai dengan nama awal). Kembali ke topik bahasan, Kita akrab dengan istilah Dusun....

Telah Berstatus Inkraht, Kejari Pulpis Musnahkan Barang Bukti Perkara Pidana.

KLIKAENEWS.COM |PULANG PISAU-Kejaksaan Negeri Pulang Pisau kembali menggelar Pemusnahan Barang Bukti (BB) perkara Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau Inkracht.  Pemusnahan Barang Bukti  dipimpin langsung Kajari Pulang Pisau, Dr.Priyambudi,S.H.,M.H dilaksanakan di Halaman Kantor Kejaksaaan Negeri Pulang Pisau.(Rabu 06/09/2023.)  Turut hadir dalam kegiatan Pemusnahan tersebut Bupati Pulang Pisau diwakili oleh Plt. Asisten 1 Setda Kabupaten Pulang Pisau Uhing,S.E, Wakil Ketua DPRD Pulang Pisau H. Ahmad Fadli Rahman, Kapolres Pulang Pisau diwakili Wakapolres Pulang Pisau Kompol Edia Sutaata, S.H., M.H, Dandim 1011/KLK diwakili Kapten Amir Djaha, Ketua Pengadilan Negeri diwakili Herjaniriasto,S.H, Ketua Pengadilan Agama diwakili oleh Panitera Muda Permohan Hj.Nurbaiti, Kepala KSOP Kelas IV Pulang Pisau M Arief Prasetyo, S.E.,M.A, Perwakilan SOPD Kabupaten Pulang Pisau, Badan Narkotika Kabupaten Pulang diwakili Fuat Zamroni,S.H, Media Kabupaten Pulang Pisau, ...