.

AENEWS9.COM , JAKARTA-- Seiring dengan pemerintah yang membuka ruang kritik dan saran, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan selektif dalam penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.  Langkah ini dilakukan untuk menghindari adanya upaya saling lapor menggunkan pasal-pasal yang dianggap karet dalam UU tersebut serta anggapan kriminalisasi menggunakan UU ITE.  "Dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam UU ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor, atau lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan UU ITE ini bisa ditekan dan dikendalikan," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit usai Rapim TNI-Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/2/2021).  Mantan Kapolda Banten ini menegaskan, pihaknya akan lebih mengedepan edukasi, persuasi dengan langkah-langkah yang bersifat restorative justice. Dengan begitu, kata Sigit, penggunaan ruang siber dan d...

Kades Duyung bersama satgas Covid-19 desa Babinsa, Babinkamtibmas sedang menerapkan PPKM Mikro di gerbang desa AENEWS9.COM ,Magetan- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro  yang digaungkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu langsung ditindak lanjuti dibeberapa daerah dengan menerbitkan instruksi pemberlakuan  penerapan PPKM skala mikro di desa, seperti terlihat di desa Duyung, Kecamatan Takeran Magetan, mulai memberlakukan PPKM sejak hari Jumat 12/2/2021 hingga 14 hari ke depan. Pembatasan mobilitas  Warga ditargetkan guna a menurunkan laju penularan virus corona (Covid-19) di Desa Duyung khususnya. Kegiatan pelaksanakan PPKM Skala Mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku,yaitu Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2021 terkait PPKM berskala mikro.Dan juga Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam PPKM Skala Mikro di Desa.    Guna m...

   Bersama Tiga Pilar Pemdes Tawangrejo siap berlakukan PPKM skala mikro AENEWS9.COM , Magetan- Keseriusan Pemerintah Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Magetan dalam upaya mengatasi dan memutus mata rantai Virus Corona 19 dengan mulai menerapkan  PKKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ) skala mikro di tingkat RT untuk 14 hari kedepan yang dimulai hari Senin (15/2). Sujarwo, Kades Tawangrejo mengungkapkan Tujuan diterapkannya PKKM agar masyarakat desa Tawangrejo lebih aware (peduli) dengan pencegahan penyebaran Covid-19. Sehingga mendorong masyarakat lebih taat dan tertib dalam menjalankan protokol kesehatan di lingkungannya. Apalagi Desa Tawangrejo pernah masuk zona kuning penyebaran virus Corona beberapa waktu lalu.                             Sujarwo,Kades Tawangrejo Kecamatan Takeran "PPKM skala mikro diterapkan agar masyarakat desa Tawangrejo lebih aware (peduli) dengan pencegahan penyeba...

             Bupati Madiun saat menerima penghargaan yang disampaikan                 Gubernur Jatim AENEWS9.COM, Surabaya- Kembali prestasi diraih Kabupaten Madiun disebut sebagai Kabupaten di Indonesia yang tercepat menyalurkan 100 persen Dana Desa Tahap Pertama Tahun 2021. Karenanya, Pemkab Madiun kembali menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur sebagai Penyalur Dana Desa Tercepat Nasional Tahap I Tahun 2021. Penghargaan ini diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada acara Rapat Koordinasi Percepatan Pencairan Dana Desa dan Konsolidasi Pendampingan Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2021 di Dyandra Convention Center Surabaya, Jumat (12/2).  Gubernur menyampaikan bahwa peran Bupati sangat penting untuk memastikan supaya Dana Desa cepat tersalurkan, sehingga program padat karya bisa segera dilakukan. Dana Desa juga dapat digunakan untuk penerap...

                 Bupati Madiun bersama  Kepala Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, AENEWS9.Com , Madiun- Sebagai upaya untuk menciptakan wilayah kerja yang bebas dari praktek korupsi, maka Kantor Imingrasi Kelas II Non TPI Madiun,  melakukan Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di wilayah Kantor tersebut.Kamis(11/2/2021) Penandatanganan dilakukan Kepala Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Adhitia Perdana Barus, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dan unsur forkopimda, juga oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim yang diwakili Divisi Pelayanan Hukum dan Ham, Subianta Mandala dan Asisten Senior Ombudsman Jatim, Ahmad Kairudin. Dilanjutkan pengucapan Deklarasi Janji Kinerja yang dipimpin oleh Kepala Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun dan diikuti seluruh ASN dilingkup kantor tersebut. Dalam sambutannya, Adhitia Perda...

  kunjungan kerja dari, Mr. Abdul Rahman Dabboussy, warga negara Lebanon yang juga Koordinator PPWI International ke PPWI pusat. AENEWS9.COM,Jakarta - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional terus menjalin komunikasi dengan negara-negara luar. Hal tersebut didapat berdasarkan informasi terbaru ini, penghargaan dari Kedutaan Besar (Kedubes) Maroko kepada ratusan bahkan ribuan media nasional, di bawah naungan PPWI Nasional tak kurang sebanyak 218 media dinobatkan sebagai penerima dari penghargaan kedutaan besar maroko. Pada beberapa hari lalu, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional kembali mendapatkan kunjungan kerja dari, Mr. Abdul Rahman Dabboussy, warga negara Lebanon yang juga Koordinator PPWI International. Dalam kunjangan kerjanya tersebut, Mr. Abdul Rahman Dabboussy, dirinya secara khusus meminta doa dan restu dari, PPWI Nasional yang ingin mengkomunikasikan program kerjasama Kedutaan Besar (Kedubes) Lebanon di Jakarta dengan PPWI khususnya dibidang m...

                Jerry Massie,  Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) AENEWS9.COM ,Jakarta-  Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan aturan terkait pembuatan sertiikat elektronik. Tapi yang didahulukan sertifikat elektronik Pemda.  Menyikapi kebijakan itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai langkah ini bukan langkah progres lantaran kebijakan ini dibuat di tengah pandemi Covid-19.  Ini tak sesuai dengan Program Jokowi pad periode pertama terkait  pembuatan jutaan sertipikat tanah bagi warga.  "Tuntaskan dulu Program PTSL menuju Indonesia Terdaftar 2024 sebagai program strategis nasional agar kualitas data pertanahan terjamin dan sistem pendaftaran tanah dirubah jadi sistem positif yang prioritas dulu," katanya di Jakarta, 12/2/2021.. Elektronik dalam layanan pertanahan yang transparan menggunakan aplikasi Sentuh Tanah ku seperti yang diterapkan  mantan...