.

Foto :Humas Kemendesa PDT KLIKAENEWS.COM , Jakarta-Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menerbitkan Permendes Nomor 10 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Aturan yang ditandatangani Mendes Yandri Susanto pada 12 Agustus 2025 ini menjadi pijakan hukum bagi kepala desa dalam menyetujui pembiayaan Kopdes, dengan merujuk pada PMK Nomor 49 Tahun 2025. Persetujuan wajib melalui musyawarah desa dan berprinsip transparansi serta akuntabilitas. Permendes menegaskan tiga kewajiban kepala desa: mengkaji proposal bisnis Kopdes, mengoordinasikan pembayaran pinjaman, dan memberi surat kuasa penyaluran dana desa insentif jika anggaran tak mencukupi. Selain itu, Kopdes diwajibkan menyetor minimal 20% laba bersih setiap tahun sebagai pendapatan sah APBDes untuk mendukung pembangunan desa. Kegiatan usaha yang dapat dibiayai mencakup operasional koperasi, penyediaan...

Keterbukaan Informasi: Kunci Menghapus Tanda Tanya di Desa Oleh: ZAINUL M* Pernahkah Anda membayangkan sebuah desa di mana setiap warganya memiliki akses mudah ke informasi tentang bagaimana desanya dibangun dan dikelola? Di mana setiap rupiah anggaran desa diawasi bersama, dan setiap program pembangunan dirancang untuk kesejahteraan seluruh masyarakat? Keterbukaan informasi publik adalah jantung yang memompa kehidupan ke dalam pembangunan desa, menjadikannya lebih partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Karena pembangunan desa adalah fondasi utama kemajuan bangsa, maka keterbukaan informasi yang memadai adalah syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan. Pembangunan desa sejatinya bukan hanya soal membangun jalan, drainase, atau fasilitas umum. Lebih dari itu, pembangunan adalah membangun kepercayaan. Dan kepercayaan hanya dapat tumbuh jika ada keterbukaan informasi publik. Namun, dalam praktiknya, transparansi masih sering dianggap sebagai ...

Krisis Komunikasi Politik di Daerah: Belajar Dari Kasus Kabupaten Pati Oleh: Sutikno Ketua DPD BM PAN Magetan Protes massal yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 13 Agustus 2025 kemarin menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) yang mendadak dan drastis hingga 250 persen memantik gelombang penolakan masyarakat. Lebih dari sekadar persoalan angka, yang dipersoalkan publik adalah cara komunikasi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Pati seolah abai terhadap satu aspek mendasar dalam demokrasi: komunikasi politik yang jujur, transparan, dan partisipatif. Janji kampanye Bupati terpilih yang  menolak kenaikan PBB, ternyata hanya setahun kemudian dilanggar melalui kebijakan yang sangat kontradiktif. Publik merasa dikhianati. Ketika jalur dialog tertutup, jalanan pun menjadi saluran aspirasi. *Kebijakan Tanpa Narasi* Dalam kebijakan publik, bukan hanya konten kebijakan yang penting, tetapi juga narasi dan proses...

Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto menyerahkan paket sembako kepada warga Desa Ngranget, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dalam rangkaian TMMD ke-125 Kodim 0803/Madiun, Kamis (14/8/2025). KLIKAENEWS.COM , Madiun – Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga kurang mampu di Desa Ngranget, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Penyaluran bansos ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 yang digelar Kodim 0803/Madiun. Bantuan berupa paket sembako itu diharapkan meringankan beban kebutuhan harian masyarakat. “Monggo diterima Bu, semoga bermanfaat,” ujar Untoro sambil menyerahkan paket sembako secara langsung. Penyerahan ini bertepatan dengan kunjungan Tim Wasev TMMD ke-125 yang dipimpin Brigjen TNI R. Benny Arifin di Posko TMMD, Kamis (14/8/2025). Melalui TMMD di Desa Ngranget, sejumlah pembangunan infrastruktur tengah dikerjakan untuk mempercepat kemajuan desa dan mengurangi kesenjan...

KLIKAENEWS.COM , Purbalingga - Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) secara resmi menunjuk KRT. Ardhi Solehudin sebagai pemegang mandat untuk memimpin dan menggerakkan konsolidasi organisasi di Provinsi Jawa Tengah. Surat mandat ini diserahkan langsung oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, pada Selasa, 12 Agustus 2025, sebagai langkah strategis untuk memperkuat jaringan pewarta warga di tingkat regional. Dengan diterbitkannya surat mandat ini, KRT. Ardhi Solehudin mengemban tugas krusial untuk menghimpun seluruh pewarta warga di Jawa Tengah, serta membangun koordinasi yang solid sebagai landasan untuk menyusun kepengurusan PPWI daerah. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen PPWI untuk terus mengembangkan dunia jurnalisme warga dan menjangkau lebih banyak pewarta warga di seluruh Indonesia. KRT. Ardhi Solehudin menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. "Saya akan menjalankan tugas ini sesuai den...

Ekspresi tegang dan tawa mewarnai momen voli sarung di halaman Korem 081/DSJ. KLIKAENEWS.COM, Madiun – Gelak tawa dan sorak riuh membahana di markas Korem 081/DSJ, Jl. Pahlawan No. 50 Kota Madiun, Selasa (12/8/2025). Memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, jajaran Korem 081/DSJ menggelar beragam lomba seru yang memadukan unsur hiburan, kebersamaan, dan semangat juang. Dari lomba estafet sarung, kata berantai, makan kerupuk, cantol ceting, joget balon, merias wajah, voli sarung, hingga karaoke, seluruh peserta tampak antusias dan kompak mengikuti setiap tantangan. Danrem 081/DSJ, Kolonel Arm Untoro Hariyanto, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang bersenang-senang, tetapi juga sarat makna.  Makeup by feeling, bukan by skill… hasilnya? Tergantung keberuntungan Tertawa sambil berjuang, peserta lomba joget balon sukses mencuri perhatian penonton. “Lewat kebersamaan seperti ini, kita mengingat kembali perjuangan para pahlawan, sekaligus menanamkan semangat jua...

Pengecekan kualitas beras SPHP sebelum diberangkatkan ke seluruh Polsek di Kabupaten Madiun . KLIKAENEWS.COM , Madiun – Polres Madiun kembali menggelar aksi nyata mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah hukumnya. Pada Senin (11/8/2025), Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara, S.H., S.I.K., M.Si. secara resmi melepas distribusi 35,75 ton beras murah dari Gudang Bulog Nambangan Kidul, Kota Madiun, dalam rangka Gerakan Pangan Murah. Sebelum dilepas, Kapolres melakukan pengecekan kualitas beras SPHP yang akan dikirim ke seluruh Polsek jajaran. Ia memastikan setiap karung memenuhi standar mutu dan layak konsumsi bagi masyarakat. Beras tersebut dibagi rata ke 13 Polsek di Kabupaten Madiun, masing-masing menerima 2,75 ton atau setara 550 kemasan ukuran 5 kilogram. Penyaluran dilakukan serentak di hari yang sama, dengan harga Rp57.500 per karung (5 kg) atau Rp11.500 per kilogram. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menyerahkan langsung beras murah SPHP kepada warg...